Banjir merupakan bencana alam yang nyaris terjadi setiap musim penghujan di Kabupaten Tanah Laut. Guna mencegah efek negatif bencana banjir maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melaksanakan Rapat Koordinasi Penanganan Banjir pada hari Rabu (05/04) bertempat di Balai Para Mantri Kantor Bappeda Kab. Tanah Laut.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Bidang Infras dan Bangwil Bappeda beserta staf, Kepala Bidang Perencanaan Makro, Kepala Bidang Litbang, Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPRP beserta staf, Sekretaris BPBD, perwakilan dari Kecamatan Pelaihari dan perwakilan dari Kelurahan Pelaihari.

Baca Lainnya :

• Penyerahan RPD 2024-2026 Kabupaten Tanah Laut ke DPRD 0
• Kunjungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Baru, Studi Tiru Pembentukan BRIDA0
• Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Untuk Perencanaan Tahun 20240
• Persiapan Pemda Kabupaten Tanah Laut Menuju Rakortekbang 20230
• Tanah Laut Bersiap Menyongsong KIA dan IGA Tahun 20230

Rapat Koordinasi dibuka oleh Kepala Bappeda, Bapak Ismail Fahmi, SE, MT yang mengharapkan dari terlaksananya rapat koordinasi ini diperoleh rekomendasi dalam penanganan masalah banjir, informasi dan masukan-masukan dari SKPD teknis dan kondisi lapangan jelas sangat diperlukan guna terwujudnya hal tersebut sehingga diharapkan dapat diungkapkan pada rapat koordinasi ini.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi saling dengar pendapat dan informasi dari seluruh peserta yang hadir. Dari hasil diskusi diperoleh informasi bahwa daerah hulu sudah terjadi perubahan pada tata guna lahan, diperkirakan dari bulan Juni sampai Juli curah hujan setinggi 30mm, ada kemungkinan terjadi longsor. Hal ini perlu dilakukan intervensi edukasi kepada masyarakat tentang normalisasi sungai dengan kewajiban menanam pohon guna menjaga kenormalanan fungsi sungai.

Dari data kebencanaan diperoleh informasi pula bahwa saat ini data dampak dari bencana masih kurang, dalam urusan kebencanaan selama ini BPBD hanya diminta bertindak dalam aksi pertolongan penyelamatan pertama, padahal seharusnya dalam kebencanaan juga harus memikirkan Pra dan Pasca bencana. Tim Reaksi Cepat di lapangan juga masih belum tanggap tersedia sehingga seringkali harus menunggu BPBD datang dulu baru bencana tertangani.

Dari hasil diskusi tersebut kemudian dapat diperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut :
(1) Perlu dilaksanakan sosialisasi pentingnya daya kerusakan dan kerugian akibat bencana dan merubah mind set masyarakat yang beragam culture terkait hal tersebut; (2) Perlu penyiapan TRC (Tim Reaksi Cepat) untuk pra dan pasca bencana; (3) Untuk memperlambat turunnya air maka perlu perbaikan di daerah hulu dan percepatan keluarnya air di daerah hilir; (4) Untuk Kawasan Pelaihari perlu adanya kegiatan pembersihan saluran sungai Mina Tirta dan Kandangan kemudian dibuatkan kolam retensi. (DEWI A)