1.png){kind=logo}
Pj. Bupati Tanah Laut, Syamsir Rahman, buka secara resmi acara Musrenbang RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045 bertempat di Calamus Ballroom Rattan Inn Hotel Banjarmasin, Kamis (25//4/2024). Dalam sambutannya, Pj. . . .
Sebagaimana sambutan yang disampaikan oleh Pj. Bupati Tanah Laut yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, Bapak Drs. H. Dahnial Kifli, MAP dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) . . .
Bertempat di Gedung Sarantang Saruntung (30/1/2024), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai . . .
Sebelumnya, telah diserahkan dokumen Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045 oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua I DPRD . . .
Perubahan dan perkembangan teknologi merupakan sebuah keniscayaan dalam era digitalisasi, termasuk dalam dunia pemerintahan. Perlu dilakukan penyesuaian yang sebelumnya manual menjadi digital, termasuk hal nya dalam . . .
Kabupaten Tanah Laut saat ini menyusun Rancangan Awal Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.Agar dalam penyusunan lebih optimal maka diakukan survey terkait saran dan masukan dari . . .
Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang . . .
Kabupaten Tanah Laut telah berkomitmen penuh dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. . . .
Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dalam rangka . . .
Sebagaimana amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah Otonom Baru . . .
