Sebagai upaya transformasi tata kelola pemerintahan menuju era digital atau Governance 4.0 maka Badan Perencanaan Pembangunan Perencanaan Daerah pada Bidang Ekonomi dan SDA melaksanakan Rapat Koordinasi Perencanaan Digitalisasi Pelayanan Publik pada Rabu (12/04) bertempat di Balai Mangkubumi Kantor Bappeda Kab. Tanah Laut, Rapat Koordinasi ini juga merupakan tindak lanjut dari Rapat Perencanaan Digitalisasi Pelayanan Publik sebelumnya yang dilaksanakan pada 12 Maret 2023.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda, Bapak Yudi Sri Wantoro, SP dimana dalam pembukaan beliau menyampaikan bahwa pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi SKPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti Kecamatan dan Kelurahan, era digitalisasi tidak bisa dihindari, maka pelayanan publik berbasis digital harus dilaksanakan sebagai upgrade layanan mengikuti perkembangan zaman.

Baca Lainnya :

• Persiapan Pemda Kabupaten Tanah Laut Menghadapi Bencana Banjir0
• Penyerahan RPD 2024-2026 Kabupaten Tanah Laut ke DPRD 0
• Kunjungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Baru, Studi Tiru Pembentukan BRIDA0
• Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Untuk Perencanaan Tahun 20240
• Persiapan Pemda Kabupaten Tanah Laut Menuju Rakortekbang 20230

Rapat berjalan dengan diskusi dan diperoleh hasil bahwa Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan Pelayanan Publik Secara Digital masih terkendala pada aplikasi pelayanan berbasis digital yang masih terbatas begitu pula dengan tenaga pengoperasi (Tenaga IT) juga masih kurang, oleh karena itu sangat diharapkan tambahan tenaga IT pada Kecamatan dan Kelurahan serta aplikasi pelayanan digital yang mumpuni dan diharapkan terkoneksi dengan SKPD lain yang juga melayani masyarakat seperti DPMPTSP, RSUD dan lain-lain.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut maka akan dilaksanakan tindak lanjut berupa pendataan layanan publik apa saja yang diberikan kepada masyarakat oleh Kecamatan dan Kelurahan, kemudian dikonsultasikan dengan Diskominfo bagaimana upaya tranformasi pelayanan tersebut dalam bentuk digital, akan ada sosialisasi dan simulasi apabila aplikasi tersebut sudah siap dan guna kemudahan username akan menggunakan NIK. Diharapkan pula Digitalisasi Pelayanan Publik ini bisa menjadi Inovasi SKPD (APRIYATUL)