Sehubungan dengan keselarasan pasca kegiatan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022, maka Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kab. Tanah Laut selaku Sekretariat Pokja PKP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 melaksanakan Rapat Koordinasi Pokja PKP Tahun 2022 pada Hari Selasa (25/10) bertempat di Balai Mangkubumi Bappeda Kab. Tanah Laut. 

Rapat koordinasi dihadiri oleh seluruh anggota pokja PKP Kabupaten Tanah Laut dari Bappeda, Dinas PUPRP, DPRKPLH, Dinas Kesehatan dan DPMD. Selain itu dalam kegiatan ini dihadiri pula dari Tim Kotaku dan Tim Pamsimas Kabupaten Tanah Laut.

Baca Lainnya :

• Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Bappeda Tanah Laut Triwulan Ketiga0
• Penguatan Kesiapan Kabupaten Tanah Laut Pada IGA 20220
• Hasil Akhir Pendataan Non ASN Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 20220
• Optimalisasi Lahan Rawa Kabupaten Tanah Laut0
• Keberhasilan Silakas Pada Ajang Kalsel Innovation Award 20220

Kegiatan berlangsung dengan diskusi antar peserta yang saling sharing berbagi data dan didapat hasil sebagai berikut :

• Capaian penanganan kawasan kumuh Kabupaten Tanah Laut oleh Program KOTAKU sampai dengan tahun 2021 sebesar 83.18 ha, sejauh ini berdasarkan SK Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/473-KUM/2022 hanya menyisakan 7 desa dengan tingkat kekumuhan kumuh ringan. Hasil kegiatan di Tahun 2022 akan dibuatkan berita acara nya sebagai updating progress penanganan kumuh dan di SK kan untuk menjadi data kawasan kumuh terkini.
• Sejauh ini kegiatan pembangunan saran dan prasarana masih berlangsung di kelurahan dan desa, diharapkan dari hasil pekerjaan itu terutama untuk pekerjaan drainase, sanitasi dan perpipaan dapat mendongkrak nilai capaian penanganan kumuh.
• Masih banyak data-data di SKPD terutama dari DPRKPLH terkait jumlah penanganan rumah tidak layak huni serta dari Dinas Kesehatan terkait data-data sanitasi dari sanitarian desa yang belum  di input sebagai data dukung, diharapkan setelah data-data itu dimasukan juga akan menaikan nilai capaian penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tanah Laut.

Dari hasil diskusi kemudian diambil kesimpulan bahwa akan ada saling berbagi data antar SKPD guna keselarasan data bersama, diharapkan dari data-data yang ada dapat mendongkrak nilai Kabupaten Tanah Laut dalam penanganan kawasan kumuh, data-data tersebut juga akan dipublikasikan sebagai bahan monotoring dan evaluasi bersama seluruh anggota Pokja PKP Kabupaten Tanah Laut.

Mengutip dari pesan Sekretaris DPUPRP Bapak Syahril Hadrianadi, agar kiranya sarana dan prasana yang dibangun demi keberlangsungannya juga harus dijaga dan dirawat tidak hanya menjadi urusan dinas terkait tetapi yang utama penjagaan dan perawatan dari  masyarakat. 
(NOVA)