Tanah Laut Segera Menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)
Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah & Audiensi Penggulangan Kemiskinan Daerah

By Administrator 29 Jun 2021, 11:07:10 WIB Sosial Budaya
Tanah Laut Segera Menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)

Menindaklanjuti Surat dari Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 050/0284/PPM/Bappeda/2021 perihal pelaksanaan Bimtek dan Audiensi TKPKD Kabupaten/ Kota, Bappeda Kabupaten Tanah Laut selaku koordinator TKPKD melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulanagan Kemiskinan Daerah & Audiensi Penggulangan Kemiskinan Daerah pada hari Senin (28/06) di Aula Pencerahan Bappeda. Dihadiri oleh TKPKD Provinsi Kalsel, Dinas PMD Provinsi Kalsel, TKPKD Kab. Tanah Laut dan seluruh Camat di Kabupaten Tanah Laut. 

Dibuka oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut, Bapak Andris Evony, S.STP, M.Si yang dalam sambutan beliau menyampaikan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 sebesar 4,26%. Target penurunan angka kemiskinan tahun 2021 sebesar 4,35%. Untuk mencapai target angka kemiskinan tersebut perlu upaya bersama, bersinergi dan diperlukan strategi penggulangan untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Bimtek berlangsung dengan penyampaian materi oleh Bapak Drs. Rahmadi, Perencana Madya Bidang PPM dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah disusun berbarengan dengan penyusunan RPJMD, memerlukan sinergitas antar SKPD terkait. Untuk Kabupaten Tanah Laut masih memerlukan percepatan penanggulangan kemiskinan guna dapat mengimbangi dengan posisi penanggulangan kemiskinan Kabupaten/ Kota lain di Kalimantan Selatan.

Baca Lainnya :

Tindak lanjut dari Bimtek ini TKPKD Kabupaten Tanah Laut akan segera menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Tanah Laut dengan mensinergikan RPKD dengan RPJMD melalui analisa situasi, perencanaan, penganggaran, kemudian dituangkan melalui RKA, DPA, Monitoring, data dan informasi SKPD terkait. Penanggulangan kemiskinan daerah menjadi prioritas bersama untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan daerah. (WITRI)